Agustinus Hutajulu: Bukan Delik Aduan, Polisi Harus Proaktif Selidiki Surat Setya Novanto

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta, HanTer –Pernyataan Ketua DPR, Setya Novanto soal beredarnya surat atau katabelece yang mengatasnamakan dirinya terkait kontrak tangki penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) adalah surat palsu membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, pihak Pertamina menyatakan surat itu asli. Katabelece yang mengatasnamakan Setya Novanto berisi permintaan bantuan ke Dirut Pertamina terkait negosiasi dengan PT…

Gaduh Freeport: Membaca Lakon Para Penguasa

Konstruksi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin sulit dipahami. Terlalu banyak alur politik yang terlibat di dalamnya. Freeport memang membuat repot. Sampai-sampai harus menyeret seluruh petinggi negeri ke dalam situasi yang serba curiga. Bagaimana kelanjutan kontrak Freeport setelah 2021 mendatang, yang seharusnya menjadi pokok persoalan, dalam sekejap melahirkan babak baru bahwa telah terjadi tarik-menarik kepentingan…

Heboh Katabelece SN, Cengkraman Tangan Kekuasaan pada Bisnis BBM

  Jakarta, O&G Indonesia-– Sikap Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang mengaku tidak pernah mengeluarkan dan merasa tidak tahu menahu perihal surat katabelece ke Pertamina makin menguak kuatnya tarikan dan intervensi pemegang kuasa. “Begitu hebatnya imbas kekuasaan, sehingga suratnya saja, walaupun palsu,  tapi membuat Pertamina sampai menggelar rapat dewan direksi untuk membahasnya tanpa berani untuk lebih…

Tak Bisa Tunjukan Bukti ke MKD, Sudirman Said Terancam 6 Tahun Penjara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (Aktual/Ilst.Nelson)   Jakarta, Aktual.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI masih menanti bukti rekaman asli pembicaraan Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Indonesia di sebuah hotel di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada 8 Juni 2015 lalu. Pasalnya, saat ini yang telah dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said…

Praktisi Hukum: Panggil Menteri ESDM dan Pihak Freeport Indonesia

Pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh oknum anggota DPR, sejatinya dilihat dari dimensi yang lebih luas dari hanya sebagai “pencatutan nama Presiden dan Wapres” yang merupakan delik aduan. Ibaratnya, jangan melihat lukisan sebagai sesuatu yang hanya terdiri dari…

Pengabaian Hermeneutika Dalam Penerapan Hukum

Oleh : Augustinus Hutajulu *Caelum non animum mutant qui trans mare currunt* (Horace). (They change the sky, not their soul, who run across the sea)     Kata, kalimat atau suatu rangkaian kalimat atau bahasa pada pertamanya adalah alat manusia untuk berangan-angan, berfikir ataupun berkehendak yang kemudian pada tahap selanjutnya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan…

Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila

Oleh : Augustinus Hutajulu *Orang yang melarikan diri dari cita akhirnya juga tidak mendapatkan pengertian* (Goethe)[1] [1]     Gustav Radbruch. “Outline of Legal Philosophy”. hal. 39        I. Pendahuluan      Hukum, atau bagian penting daripadanya, adalah kehendak daripada negara dan negara atau bagian penting daripadanya adalah suatu lembaga daripada hukum, maka soal-soal tujuan hukum dan…

Humanisme dan Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia

          Oleh : Augustinus Hutajulu        Pengertian Humanisme paling tidak dapat ditinjau dari sudut pandang sains, filsafat dan spiritualisme. Menurut tinjauan sains, manusia itu dianggap tak lebih dari fakta empirikal semata dan bersifat mekanistik deterministik, serta mereduksi manusia dari hal-hal non-empiris, seperti nilai dan kesadaran. Julian O de Lametrie salah satu tokoh pandangan ini sampai-sampai…

Arti Penting Teologi Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa

         Oleh : Augustinus Hutajulu          Idealiter, kehidupan berbangsa adalah kehidupan masyarakat suatu negara yang memandang orang seorang sebangsanya sebagai sesaudara dan memandang bangsa lain sebagai tetangga yang harus hidup rukun dan damai serta saling tolong menolong untuk terciptanya masyarakat dunia yang tertib berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, diakui ataupun tidak diakui, pada…