Law Firm Augustinus Hutajulu & Rekan (AHRLAW) was formed in 1978 by Mr. Augustinus Hutajulu, S.H. Having 38 years of experience, the firm has been recoqnized as one of the top level law firm in Indonesia.

AHRLAW is commited to providing clients with select teams of lawyers to handle complex commercial and legal matters in a confident and innovative manner. The lawyers in AHRLAW are skilled and continuously encouraged to adopt a progressive and proactive approach to the practice of law.

AHRLAW has been involved in a various law areas of litigation as well as corporate law. The clients’ various background, from multinational companies, large and small domestic companies, financial institutions, government agencies, local government, national political actors, conglomerates, big mass media also ordinary persons and families.

 


 

Latest News

Pasar Modal Indonesia Rentan Jadi Ajang Pencucian Uang

  Transaksi di pasar modal Indonesia sangat tinggi, perhari bisa mencapai Rp 4,7 triliun. Bahkan pada 19 Januari 2012 transaksi menembus Rp 6,82 triliun. Tingginya transaksi tersebut menjadikan pasar modal Indonesia sangat rentan dijadikan modus praktik pencucian uang. Menurut Pengacara Augustinus Hutajulu, kerentanan pasar modal dijadikan sarana untuk mencuci uang disebabkan transaksi Efek sarat teknologi…

Agustinus Hutajulu: Bukan Delik Aduan, Polisi Harus Proaktif Selidiki Surat Setya Novanto

Ketua DPR, Setya Novanto Jakarta, HanTer –Pernyataan Ketua DPR, Setya Novanto soal beredarnya surat atau katabelece yang mengatasnamakan dirinya terkait kontrak tangki penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) adalah surat palsu membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, pihak Pertamina menyatakan surat itu asli. Katabelece yang mengatasnamakan Setya Novanto berisi permintaan bantuan ke Dirut Pertamina terkait negosiasi dengan PT…

Gaduh Freeport: Membaca Lakon Para Penguasa

Konstruksi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia semakin sulit dipahami. Terlalu banyak alur politik yang terlibat di dalamnya. Freeport memang membuat repot. Sampai-sampai harus menyeret seluruh petinggi negeri ke dalam situasi yang serba curiga. Bagaimana kelanjutan kontrak Freeport setelah 2021 mendatang, yang seharusnya menjadi pokok persoalan, dalam sekejap melahirkan babak baru bahwa telah terjadi tarik-menarik kepentingan…